Komisi II DPRD Natuna Sampaikan Aspirasi Nelayan ke Kementerian KKP RI

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Komisi II DPRD Natuna Sampaikan Aspirasi Nelayan ke Kementerian KKP RI

Redaksi
Rabu, 11 Maret 2020

NATUNA, -  Komisi II DPRD Kabupaten Natuna melakukan kujungan kerja ke Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta, Rabu (11/3).

Kunjungan kerja ini terdiri dari Ketua Komisi II, Marzuki dan didampingi oleh sejumlah Anggota Komisi seperti Hendri FN, Eryandi dan Azi. Kedatangan Komisi II DPRD Natuna ini disambut oleh Kasubdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Mahrus, Kasubdit Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan Nelayan, Mochammad Idnillah. Marzuki selaku Ketua Komisi II DPRD Natuna saat di konfirmasi menyebutkan kunjungan ke KKP RI tersebut merupakan langkah dan sebagai penyambung lidah masyarakat untuk kesejahterakan Nelayan di Kabupaten Natuna.

Selain itu kata Marzuki juga menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi Nelayan yang ada di Natuna diantaranya tentang keberadaan kapal pantura yang mempergunakan alat cantrang. Kemudian meminta kepada Kementrian KKP untuk bisa memberikan pengawasan yang ketat tentang wilayah operasi nelayan pantura agar tidak menjadi perselisihan dengan nelayan tempatan. Serta meminta kepada Kementrian KKP untuk bisa memberdayakan SKPT Selat lampa, sebagai pendaratan ikan dari nelayan-nelayan yang menangkap ikan diperairan Natuna

Dari hasil dari pertemuan tersebut kata Marzuki pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan meyampaikan bahwa Nelayan Pantura yang masuk ke perairan Natuna itu merupakan Inisiasi yang di usung oleh Menkopolhukam. “Hal ini untuk menjaga kedaulatan NKRI di Ujung Utara Indonesia,” kata Marzuki. Selanjutnya Pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan tambah Marzuki juga menegaskan terkait Nelayan Pantura, pihak kementrian akan terus mengawasi zona operasional mereka.
“Sehingga nantinya tidak merugikan nelayan lokal,” tambah Marzuki. Di sebutkan Marzuki jika pihak KKP juga menyebutkan SKPT Selat Lampa yang saat ini belum berjalan dengan optimal. “Jadi terkait pemberdayaan SKPT Selat Lampa, Kementrian Kelautan berjanji akan membenahi. Sehingga SKPT Selat lampa, nantinya akan menjadi pasar lelang ikan dan mampu sebagai sumber PAD Kabupaten Natuna,” sebut Marzuki.