-->

Iklan

Iklan

LSM KPK Nusantara Pertayakan Dinas Inspektorat, Terkait Temuan BPK Atas Penyimpangan Paket Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2016

Redaksi diKeprinewscom
Sabtu, 17 Agustus 2019, 12:29 AM WIB Last Updated 2019-10-29T12:58:56Z
PELALAWAN, Dikeprinews.com - Pengurus DPC LSM KPK Nusantara Kab Pelalawan menyurati dinas  inspektorat Kab. Pelalawan terkait Pengembalian temuan BPK, dalam hal dugaan  Penyimpangan beberapa Paket Kegiatan di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Kab. Pelalawan yang dilaksanakan Pada tahun 2016.

Suswanto selaku Ketua DPC. KPK Nusantara mengatakan,  kepada awak media dikeprinews.com di kantornya di jalan seminai, kamis (15/08/19).

"Dugaan penyimpangan  didinas PUPR tersebut terjadi di beberapa kegiatan antara lain:
-Paket XXXI peningkatan jalan Trimulya Jaya - Air Hitam (aspal)pelaksana PT Wahana Jaya Prima dengan nilai kontrak Rp.5.217.296.000.Dalam Pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kekurangan Volume atas item pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B dengan nilai kekurangan  Rp 20.056.295,70.

-Paket XXVII Peningkatan jln Kota Kecamatan Bandar sekijang (Aspal)Pelaksana PT Semangat Hasrat Jaya dan PT Hasrat Tata Jaya dengan nilai kontrak Rp4.030.626.000, berdasarkan keterangan dan data yang kami miliki adanya kekurangan atas volume pekerjaan laston Lapis antara (AC- BC) dengan nilai kerugian Rp 68.078.080, dan  pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B dengan nilai kerugian Rp 109.247.516,dengan jumlah total kerugian atas pekerjaan aspal tersebut sebesar Rp 177.325.596.

-Paket XXXIII peningkatan Jalan Abdul Jalil pengkalan kerinci (Rigid Pavement) Pelaksana PT Trifa Abadi dan Buana Karya, dengan nilai kontrak 9.831.738.000.Terdapat selisi bahan material besi dan volume dengan yang ada di kontrak sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 364.221.081.

-Paket XXX Peningkatan jalan Ukui-Kerumutan segmen simpang Ukui Pasar Genduang ( Rigid pavement) Pelaksana PT Nada Pratama dengan nilai kontrak Rp 14.778.056.000,Dalam pekerjaan jalan beton tersebut terlihat tidak sesuai kontrak yang ada baik pembesian maupun mutu pengecoran sehingga kualitas jalan tersebut asal asalan hal ini terlihat banyaknya retakan terhadap jalan tersebut,akibat kekurangan mutu tersebut mengakibatkan terjadi kerugian sebesar.Rp 444.305.736,jadi adanya kerugian pada keuangan daerah  akibat kelebihan bayar pada paket pekerjaan tersebut yang sudah di serah terimakan oleh dinas PUPR Pelalawan sebesar Rp 1.005.908.711," papar Suswanto.

Terkait hal ini, Suswanto juga menyampaikan, yang berkompeten untuk menjawab surat kami, atas temuan BPK ini adalah Dinas inspektorat karena sesuai dengan aturan, Inspektorat memberikan waktu 60 hari kepada para pihak untuk mengembalikan kerugian negara ke kas daerah. Sesudah 60 hari para pihak juga belum mengembalikan, maka inspektorat akan melanjutkan  ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan jika dalam tahap ini juga tidak terselesaikan maka permasalahan ini akan ditindak lanjuti kepada kejaksaan.

"Maka dari itu  berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Impormasi Publik (KIP) LSM KPK Nusantara Kabupaten Pelalawan meminta kepada Kepala dinas  Inspektorat muhammad Irsyad.SH.M.Hum untuk transparan terkait pengembalian temuan  BPK di dinas PUPR yang merugikan  negara sampai mencapai milyaran rupiah,"tegas suswanto. (pranseda)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • LSM KPK Nusantara Pertayakan Dinas Inspektorat, Terkait Temuan BPK Atas Penyimpangan Paket Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2016

Terkini

Iklan