-->

Iklan

Iklan

Pemerhati Lingkungan IDLH Kabupaten Pelalawan Tuding DPRD Kab Pelalawan Mandul Dalam Penyelesaian Penguasaan Lahan Seluas 844 Hektar oleh SBP yang di Duga Berada Diluar HGU

Redaksi diKeprinewscom
Selasa, 16 Juli 2019, 8:56 PM WIB Last Updated 2019-10-29T12:58:35Z
Pelalawan, dikeprinews. Com - Humas Pemerhati Lingkungan  Indonesia Duta Lingkungan Hidup (IDLH) Kabupaten Pelalawan Amiruddin Yusuf, tuding DPRD Kabupaten Pelalawan mandul dalam penyelesaian masalah Penguasaan lahan di Luar Hak Guna Usaha (HGU)yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Hal ini di ungkapkan oleh Amirudin terkait Dugaan penguasaan lahan perkebunan di luar Hak Guna Usaha (HGU) seluas 844 hektar oleh PT.Surya Bratasena Plantation (SBP) yang mana lahan tersebut sudah dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh PT SBP sejak tahun 1992 sampai sekarang,hal ini diungkapkan Amirudin Yusup kepada Awak Medaia dikepri news.Com Senin(15/07/19) di kantornya di Jln. Seminai No1 Pangkalan Kerinci.

Menurut Amirudin Yusuf, "Permasalahan ini sudah empat kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Pelalawan,dan yang terakhir dilakukan RDP pada tanggal 10 Desember 2018 yang saat itu juga di hadiri oleh pihak PT SBP,perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan,Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Pelalawan,Dinas KLHK Propinsi Riau,BPN Pelalawan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Indonesia Duta Lingkungan Hidup (IDLH) Kabupaten Pelalawan selaku Pelapor,dan juga dihadiri Perwakilan masyarakat Sorek 1 dan Sorek 2 yang merasa dirugikan Oleh pihak PT SBP", jelas Amirudin Yusup.

"Namun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) waktu itu tidak di temukan kata sepakat terhadap sengketa lahan 844 hektar ini,maka pimpinan rapat Eka Putra yang di dampingi anggota komisi satu,Nazarudin Arnas ,Rinto,dan Supriyanto SP wakil ketua DPRD kabupaten Pelalawan  memberi kesimpulan untuk di bentuk panita khusus (Pansus) pada saat itu"Ujar Amiruddin.
Namun agenda untuk pembentukan Panitia khusus (Pansus) yang di agendakan pada Rapat dengar Pendapat pada tgl 10/12/2018 tersebut tidak kunjung terlaksana  sampai hari ini",Sebut Amiruddin.

Amiruddin menambahkan " Pada tangal 15/02/19 kami kembali menyurati DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mempertayakan tindak lanjut dari rencana Pembentukan Pansus tersebut,sampai hari ini tidak kunjung ada jawaban  dari DPRD kabupaten Pelalawan,apakah permasalahan ini akan di tindak lanjuti atau di hentikan,kalau hal ini sampai di hentikan ini menjadi tanda tanya besar bagi kami,ada apa dengan DPRD Kabupaten Pelalawan," ungkap Amiruddin kepada awak media.

Mendapati informasi tersebut awak media dikeprinews.com mencoba menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Nazarudin SH.MH,Lewat pesan WhatsApp, untuk mempertayakan
tindak lanjut pembentukan Pansus  tersebut, sampai berita tersebut di Publikasikan Ketua DPRD Nazaruddin, tidak bersedia untuk memberikan jawaban terkait agenda Pansus tersebut.

Liputan, Pranseda.
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pemerhati Lingkungan IDLH Kabupaten Pelalawan Tuding DPRD Kab Pelalawan Mandul Dalam Penyelesaian Penguasaan Lahan Seluas 844 Hektar oleh SBP yang di Duga Berada Diluar HGU

Terkini

Topik Populer

Iklan